Kalapas Karanganyar Menandatangani Komitmen Bersama untuk Mendorong Pelaksanaan Anggaran yang Optimal dan Akuntabel

CILACAP, INFO_PAS - Kalapas Karanganyar turut serta dalam penandatanganan Komitmen Bersama yang bertujuan untuk memicu pelaksanaan anggaran yang optimal dan akuntabel, Jumat (22/03/24).

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah berkomitmen untuk menjalankan anggaran Tahun 2024 dengan optimal dan akuntabel melalui Penandatanganan Komitmen Bersama. Komitmen ini merupakan hasil evaluasi pelaksanaan anggaran Triwulan I dan persiapan pelaksanaan anggaran Triwulan II Tahun Anggaran 2024 yang digelar di Aula Kresna Basudewa.

Baca juga: Tim Kantor Wilayah Kemenkumham Jateng disambut dengan baik oleh para pengurus partai politik

Dokumen Komitmen Bersama tersebut ditandatangani oleh seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kemenkumham Jateng, disaksikan oleh Kepala Divisi Administrasi Hajrianor, dan diketahui oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng, Tejo Harwanto.

Dalam dokumen tersebut, terdapat 12 poin yang menjadi komitmen bersama. Setiap UPT diharapkan melakukan langkah-langkah akselerasi dalam pelaksanaan anggaran, termasuk percepatan pengeluaran anggaran dan peningkatan penyerapan anggaran sesuai dengan target triwulan dengan deviasi tidak lebih dari 5%.

Baca juga: Yoga Ananto Putra mengungkapkan bahwa kegiatan Eazy Passport ini diharapkan bisa memudahkan pemohon paspor di Kantor Imigrasi Cilacap terutama bagi pemohon yang tempat tinggalnya jauh dan tidak memiliki banyak waktu untuk mengurus paspor di Kantor Imigrasi Cilacap.

Selain itu, UPT juga diwajibkan untuk meninjau kembali perencanaan DIPA secara berkala dan merevisi DIPA tidak lebih dari satu kali per triwulan, serta menyampaikan data kontrak ke KPPN maksimal lima hari kerja setelah penandatanganan perjanjian kontrak. Mereka juga harus menyelesaikan pembayaran tanpa menunda proses penyelesaian tagihan yang telah selesai.

Selain itu, UPT juga diminta untuk memperhatikan batas waktu pertanggungjawaban Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP), mempercepat penggunaan UP/TUP, dan memastikan bahwa penggunaannya sesuai dengan kebutuhan dan dipertanggungjawabkan sepenuhnya setiap periode. Mereka juga harus memperhatikan batas waktu penyampaian Surat Perintah Membayar (SPM) sesuai dengan pedoman pada akhir tahun anggaran.

Baca juga: Lagi-lagi, Pos Senyum Satgas Mobile Yonif MR 411 Kostrad Bikin Mama-mama Papua Kaget