Lapas Pasir Putih Ikuti Secara Virtual Presentasi Proposal Laporan Evaluasi SPKP dan SPAK

Cilacap-INFO_PAS. Lapas Pasir Putih Ikuti Secara Virtual Presentasi Proposal Laporan Evaluasi SPKP dan SPAK. Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) yang digagas oleh Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum dan HAM bertujuan untuk melihat apakah di sebuah satuan kerja telah memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan apakah masih terdapat celah untuk melakukan korupsi.

Namun pada prakteknya ditemui beberapa kendala dalam pelaksanaan survei tersebut, salah satunya adalah jumlah responden dalam hal ini penerima layanan.

Baca juga: Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke 115 Kemenkumham Jateng

Unit Pelaksana Teknis (UPT) dengan lingkup layanan terbatas banyak yang belum bisa memenuhi kriteria minimal 30 responden setiap bulan. Lain halnya dengan satuan kerja dengan layanan yang luas, seharusnya tidak berpatokan pada minimal responden tetapi dilihat dari populasi penerima layanannya.

Hal inilah yang menjadi dasar dilakukannya kegiatan presentasi proposal laporan evaluasi pada pelaksanaan SPAK dan SPKP di Kanwil Kemenkumham Jateng Tahun 2024, Senin (18/03).

Baca juga: Dirjen Imigrasi Analogikan Paspor dengan Surat Izin Mengemudi

"Di tahun ini monev pelaksanaan survei difokuskan pada upaya mengawal pelaksanaan dengan jumlah responden yang lebih proporsional, " kata Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM Anggiat Ferdinan saat membuka kegiatan yang diikuti seluruh UPT secara virtual.

"Kanwil sebagai pelaksana kegiatan BSK di wilayah perlu melakukan pemetaan jumlah responden survei pada seluruh satuan kerja di bawahnya, "

Baca juga: Lagi-lagi, Pos Senyum Satgas Mobile Yonif MR 411 Kostrad Bikin Mama-mama Papua Kaget

"Sehingga pelaksanaan survei dapat dilaksanakan secara optimal di seluruh satuan kerja, " lanjut Kadivyankumham yang didampingi Kabid HAM Lista Widyastuti.

Diharapkan melalui monev yang dilaksanakan akan berdampak positif terhadap kualitas pelayanan yang diberikan masing-masing satuan kerja.

Baca juga: Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu melakukan pemutakhiran data partai politik mulai dari tingkat pusat hingga tingkat Provinsi.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan dari Kasubid Pengkajian Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Andhy Kusriyanto mengenai teknis pengumpulan laporan SPKP SPAK.

Pada kesempatan itu juga menghadirkan 2 narasumber secara virtual yaitu Statistisi Madya BPS Jateng Hayu Wuranti, dan Analis Kebijakan Pertama BSK Tri Lestari.

Baca juga: Ombudsman RI: Aura Pelayanan Publik Harus Profesional, Ramah, dan Nyaman

Turut hadir secara langsung Kasubag Humas RB dan TI Hazmi Saefi, beserta para operator Survei 3AS Kantor Wilayah. /aj